Homepage
Resensi
article thumbnailSejarah Panjang Pengamatan Cuaca di Indonesia

Judul Buku : BMKG, 70 Tahun Melayani Masyarakat Penulis : Tim Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penerbit : BMKG bekerjasama dengan MAPIPTEK Tebal : viii + 206 halam [ ... ]


Artikel Lainnya
Advertorial
article thumbnailLomba Fotografi Kiprah 50 Tahun LIPI

  Technology-Indonesia.com - Memperingati 50 tahun kiprah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk bangsa, LIPI bekerjasama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi [ ... ]


Artikel Lainnya

 

Menyongsong MEA, Siapkah Industri Jamu Indonesia?

Penilaian Pengguna: / 0
JelekBagus 

Kesepakatan regional “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” yang akan diberlakukan mulai 31 Desember 2015, menuntut seluruh sektor perekonomian khususnya perdagangan dan jasa untuk mempersiapkan dan memperkuat daya saing serta kinerja agar dapat bertahan daam persaingan bebas tersebut. ASEAN menadi pasar tunggal dimana terjadi arus pertukaran barang, jasa , investasi dan tenaga terampil secara bebas diantara negara-negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tungga bebas tersebut akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar di kawasan ASEAN, dengan kata lain produk luar juga akan bebas memasuki pasar dalam dalam negeri.

Industri Jamu atau obat tradisioanal merupakan salah satu kluster penting yang harus diperhatikan dan didorong penguatannya. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No.006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, terdapat enam kategori industri jamu berdasarkan kemampuan industri utuk membuat sediaan Obat Tradisional (Jamu), yaitu (1) Industri Obat Tradisional (IOT), industri yang mampu membuat semua bentuk sediaan, (2)Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri yang produk akhirnya berupa  ekstrak, (3)Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), adalah usaha yang membuat semua bentuk seiaan obat tradisional, kecuali sediaa tablet dan efervesen (4), Usaha Mikro Obat Tradisional  (UMOT) adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan, (5) Usaha Jamu Racikan (UJR) usaha yang dilakukan oleh depot jamu dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan atau sediaan segar untuk dijajakan langsung ke konsumen (6) Usaha Jamu Gendong (UJG), yaitu usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar untuk dijajakan langsung ke konsumen.

Berdasarkan data yang dihimpun dari GP Jamu, gambaran industri jamu di Indonesia seperti piramida terbalik.  Jumlah IOT sedikit, sedangkan jumlah UJR dan UJG lebih besar.  Industri besar tidak lebih dari 10%, dan sisanya merupakan industri menengah, kecil dan industri rumah tangga dengan kemampuan modal, sumber daya manusia dengan teknologi yang sangat terbatas. Sedangkan kontribusisecara keseluruhan, industrijamutermasuk didalamnya adalah obat herbal sebesar 20 sampai 25 persen terhadapperekonomiannasional. Pertumbuhan pasar industri jamu mencapai 20 persen pertahun, ini jauh lebih besar dari pertumbuhan pasar obat konvensional. Sektor ini juga mampu memperkerjakan kurang lebih 15 juta orang. Kondisi saat ini, industri jamu masih tertutup untuk investor asing. Namun apabila kesepakatan MEA diberlakukan maka persaingan di industri ini akan sangat kompetitif.

Menurut Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang,”Hampir 55 persen bahan baku natural masih diimport dari negara lain, yaitu antara lain, jahe, temulawak dan kunyit. “ tuturnya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) lintas sektoral di Gedung II BPPT, 17 Desember 2015.

Sampai dengan akhir tahun 2015, industri jamu mencatatkan pendapatan sebesar Rp 15 triliun. Industri jamu mampu menyerap 13 juta tenaga kerja, 12 juta di antaranya terserap ke industri jamu yang telah berkembang ke kosmetik, spa, dan aromaterapi. Secara keseluruhan perdagangan ekport-import produk herbal/natural dan Suplemen Kesehatan mencapai 280 milyar setiap tahunnya. Wakil Ketua GP Jamu, Thomas Hartono, “Pendapatan Industri Jamu dan Obat Tradisional di Indonesia didominasi oleh Suplemen Kesehatan sebesar 14 Trilyun, disusul oleh Jamu dan Obat Tradisonal sebesar 11 Trilyun, diikuti oleh Jamu modern, dan snack herbal/produk bayu, yang masing-masing sebesar 1,4 Trilyun,”demikian ungkapnya.

Permasalahan internal yang dihadapi Industri Jamu di Indonesia antara lain dua regulasi yang dikeluarkan pemerintah, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.006 tahun 2012 dan Permenkes No.007 tahun 2012 telah menghambat perkembangan industri jamu tradisional di Indonesia. Kedua Perkemkes tersebut masing-masing terkait izin obat tradisional dan registrasi obat tradisional.

Thomas mengungkapkan,”Bagi pengusaha kecil, Permenkes no.007 sangat  membebani mereka dalam melakukan registrasi obat tradisional di Badan POM karena banyak sekali aturan yang harus dipenuhi, terutama mengenai Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), “jelasnya

Namun demikian, di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Ondri Dwi Sampurna, menyatakan Pelaksanaan CPOTB hanya diwajibkan bagi produsen jamu atau obat tradisional besar. Dia juga menjelaskan penerapan sistem produksi tersebut pada Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) akan dilakukan secara bertahap.

Adapun kendala eksternal yang dihadapi oleh pengusaha Jamu di Indonesia adalah biaya registrasi dan biaya import produk telah dinaikkan di masing-masing negara ASEAN untuk melindungi pasar dalam negeri. Kebijakan ini belum diadopsi Indonesia. Sampai saat inipun masih beredar luas obat tradisional asing ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sangat mungkin bisa merusak kesehatan masyarakat.Kendala lainnya adalah inovasi dan daya saing Industri Jamu masih sangat rendah.  Hal ini disebabkan rata-rata kualitas riset jamu masih dalam technology readiness level yang rendah.

Dari hasil FGD yang diinisiasi oleh Pusat Teknologi Farmasi dan Medika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang melibatkan Kemenko Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Ristek dan Dikti, Pusat Studi Biofarmaka IPB, Industri Jamu (PT Jamu Jago, PT Martino Berto, PT Mustika Ratu, PT Soho, PT Sido Muncul, PT Nyonya Meneer, PT Borobudur, PT Kimia Farma, PT Indofarma, PT Deltomed Laboratories, PT Phytochemindo, PT Haldin Pacific Semesta), Asosiasi Pengeksport Tanaman Obat Indonesia, Tokoh Masyarakat Penggiat Jamu dan BPPT merumuskan faktor penentu keunggulan daya saing Industri Jamu secara makro antara lain pertama peningkatankemampuan SDM  pada industrijamu, dalamaspek proses produksidan peningkatankemampuanpemasaran, kedua pengembangan produk berbasis tanaman obat hingga mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Ketiga, pembinaan industri jamu sehingga mampu mengelola secara innovative, profitable dan responsible. Keempat pengembangan infrastruktur yang memadai untuk melayani kebutuhan dasar industri. Kelima dari sisi keuangan, peningkatan kualitas pelayanan lembaga keuangan dalam mendorong pengembangan industri jamu.

Pemerintah dituntut untuk melakukan Sinkronisasi Kebijakan Industri, Perdagangan Dan Produk Kesehatan, Termasuk Kebijakan Proteksi Terhadap Masuknya Produk Luar dan juga memasukkan Jamu dimasukkan dalam kategori produk kesehatan. Penegakan hukum (law enforcement) terhadap  produk ilegal dilakukan tidak hanya terhadap penjual, tapi lebih penting lagu terhadap produsen produk Jamu Illegal. Selain itu juga diperlukan regulasi yang lebih tegas dan menyeluruh mulai dari bahan baku hingga produk akhir terhadap produk, obat dan suplemen makanan.

Untuk itu diperlukan kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan daya saing jamu nasional dari Kemenko Kesra dan Kemenko Perekonomian sebagai koordinator, integrator, dan promotor. Kementerian kesehatan selaku pembinaan industri kesehatan dan farmasi. Kementerian Pertanian terkait penyediaan bahan baku. Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri pendukung. Kementerian Perdagangan mengenai regulasi perdagangan yang kondusif. Kemeneristek dikti merumuskan kebijakan peningkatan produktivitas, kelembagaan,  inovasi termasuk insentif riset di bidang jamu.BPOM bertanggung jawab terhadap penyusunan regulasi pengawasan danpengembangan yang berhubungan dengan factor keamanan, khasiat dan kualitas. Pusat Penelitian dan perguruan tinggi mendukung dalam mengembangkan teknologi yang tepat untuk produksi simplisia, ekstraksi, formulasi.

Berbagai infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan dan regulasi tengah dipersiapkan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA.Tentunya sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang beragam, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan persaingan global ini yang pada akhirnya dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita rapatkan barisan, untuk menentukan langkah besar menuju kejayaan Indonesia.

 

 

Umum

article thumbnail Sebelas Institusi Deklarasikan Konsorsium Riset Samudera
Selasa, 26 September 2017 | Setiyo Bardono

  Jakarta, Technology-Indonesia.com – Sebelas kementerian/lembaga dan universitas sepakat mendeklarasikan Konsorsium Riset Samudera, di Jakarta, Selasa...

Review

article thumbnail Dibalik Musibah Uji Coba Roket Kendali Lumajang
Rabu, 03 Februari 2010

  Minggu lalu, terbetik berita salah satu roket uji coba milik konsorsium dibawah Kementerian Riset dan Teknologi di wilayah Lumajang, Jawa Timur melenceng dari sasaran. Para wakil konsorsium yang...

 
iklantechno
Kolom
article thumbnailPemanasan Global Meningkatkan Zona Mati Lautan
21/08/2015 | Dedi Junaedi

Bukti-bukti di Zaman Es menunjukkan peningkatan suhu bisa meningkatkan luas area air laut dengan sedikit oksigen. Rendahnya kadar oksigen membuat daya dukung terhadap kehidupan di laut menurun drastic [ ... ]


Artikel Lainnya
Info Produk
Angket
Artikel Apa Yang Anda Sukai?
 
iklanmapiptek